1. Latar Belakang Regulasi

   Peraturan OJK No. 2 Tahun 2025 diterbitkan sebagai pelaksanaan teknis dari PP No. 41 Tahun 2024, untuk mengatur secara sistematis dan transparan mengenai:

   • Mekanisme pungutan di sektor jasa keuangan,
   • Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),
   • Pemberian sanksi administratif, serta
   • Prosedur verifikasi dan penyelesaian piutang

   POJK ini juga memperkuat posisi OJK sebagai mitra pengelola penerimaan negara bukan pajak, dengan prinsip akuntabilitas dan optimalisasi layanan keuangan nasional.

2. Ruang Lingkup dan Definisi Utama
   • Pungutan: Uang yang wajib dibayar oleh pelaku sektor jasa keuangan kepada OJK
   • Pihak/Wajib Bayar: Lembaga jasa keuangan, individu atau badan hukum yang beraktivitas di sektor jasa keuangan.
   • Penerimaan Lainnya: Termasuk denda sanksi administratif, hasil pengelolaan dana, dan sumber sah lainnya.
   • Sektor Jasa Keuangan: Meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, aset kripto, dana pensiun, hingga lembaga mikro.
3. Jenis-Jenis Pungutan
   • Biaya Perizinan dan Aksi Korporasi: Termasuk persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan Penelaahan. 
   • Biaya Tahunan: Untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian oleh OJK
   • Biaya Pendaftaran Penawaran Umum: Berdasarkan nilai emisi yang diperoleh
   • Biaya Tahunan Emiten, Manajer Investasi, dan Konsultan Keuangan: Dihitung berdasarkan pendapatan atau total aset sesuai sektor.
4. Tata Cara Pembayaran Pungutan
   • Penyetoran dilakukan melalui Rekening OJK pada bank yang ditunjuk
   • Registrasi melalui aplikasi penerimaan OJK adalah prasyarat Pembayaran 
   • Keterlambatan pembayaran dapat dikenai sanksi administratif berupa denda 2% per bulan, maksimal 48% dari total pungutan.

5. Verifikasi dan Penyesuaian

   • Verifikasi rutin dan khusus dilakukan untuk memastikan kebenaran perhitungan dan pembayaran pungutan.
   • Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dapat diajukan Wajib Bayar
   • Penyesuaian tarif pungutan hingga 0% dimungkinkan untuk:
     • Pihak yang mengalami kesulitan keuangan,
     • Sektor yang sedang dikembangkan OJK,
     • Kondisi ekonomi tertentu, dengan persetujuan Menteri Keuangan
6. Sanksi dan Penyelesaian Piutang
   • Sanksi administratif berupa denda dikenakan atas keterlambatan
   • Surat tagihan diberikan bertahap (I, II, III) sebelum dinyatakan sebagai piutang
   • Piutang macet dapat diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara atau diselesaikan secara langsung oleh OJK.
7. Sanksi dan Penyelesaian Piutang
   • Wajib menyesuaikan sistem pelaporan dan pembayaran ke aplikasi
   • Harus menjaga kepatuhan terhadap jadwal pembayaran
   • Perlu memahami basis perhitungan pungutan (pendapatan, aset, nilai emisi, dll).
8. Kesimpulan

   POJK No. 2 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat:

   • Tata kelola keuangan sektor jasa keuangan,
   • Transparansi penerimaan negara bukan pajak, dan
   • Akuntabilitas lembaga keuangan terhadap kewajiban

   Penerapan yang konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi pengawasan, dan stabilitas sistem keuangan nasional.

(Pelatihan Offline)

• Sertifikat Pelatihan 
• Tas & Makalah 
• Makan Siang 
• Flashdisk 8GB Beserta Softcopy Materi 
• Coffee Break 

(Pelatihan Online)

• E- Sertifikat Pelatihan  
• Softcopy Materi
• Rekaman Pelatihan

• Bayar di Hotel Saat Registrasi Ulang 

• Transfer / BANK  MANDIRI No. Rek. 120-00-0608072-0  a/n : Lembaga Pusat Pengembanga Profesi Indonesia

• Rp. 3.500.000 - /Peserta (Online - Zoom Meeting)
• Rp. 4.850.000 - /Peserta (Offline – Jakarta)
• Rp. 5.500.000 - /Peserta (Offline – Bandung)
• Rp. 6.250.000 - /Peserta (Offline – Yogyakarta)
• Rp. 6.850.000 - /Peserta (Offline – Malang)

NB : Pelatihan Offline Tidak Termasuk Penginapan