Pelatihan Coretax & BPJS - Sinergi Data Menuju Kepatuhan Pajak dan Jaminan Sosial yang Lebih Cerdas

1. Pendahuluan

• Latar Belakang
  • Digitalisasi administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax Administration System oleh DJP.
  • Pentingnya integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelayanan.
• Tujuan Seminar
  • Memahami sistem Coretax dan kaitannya dengan data ketenagakerjaan BPJS.
  • Menjelaskan dampak sinergi ini terhadap perusahaan, karyawan, dan pemerintah.
  • Menumbuhkan budaya kepatuhan berbasis data yang terintegrasi.

2. Mengenal Coretax Administration System

• Definisi:
  Sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi terbaru dari DJP untuk menggantikan sistem lama (SIDJP).
• Fitur Utama:
  • Integrasi layanan pajak dalam satu sistem (e-Registration, e-Filing, e-Billing, dll.)
  • Otomatisasi proses compliance checking dan profiling WP.
  • Interoperabilitas data dengan instansi lain, termasuk BPJS.
• Tujuan Coretax:
  • Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
  • Mendorong pemanfaatan big data untuk pengawasan dan pelayanan pajak.

3. BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan

• Peran dan Fungsi:
  • BPJS sebagai penyelenggara program jaminan sosial nasional (Jamsostek dan JKN).
  • Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja dan membayar iuran secara berkala.
• Jenis Program:
  • BPJS Kesehatan: JKN untuk seluruh warga negara.
  • BPJS Ketenagakerjaan: JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP

4. Pentingnya Integrasi Data Coretax & BPJS

• Alasan Sinergi Data:
  • Menemukan inkonsistensi data karyawan antara laporan pajak (SPT PPh 21) dan iuran BPJS.
  • Mencegah penghindaran kewajiban perpajakan dan pelanggaran hak jaminan sosial pekerja.
• Contoh Implementasi:
  • Data pekerja yang dilaporkan dalam BPJS tetapi tidak dalam PPh 21 → potensi pengawasan pajak.
  • Perusahaan yang menghindari pendaftaran BPJS untuk mengurangi beban biaya → terdeteksi dari data SPT dan laporan DTP.

5. Dampak Bagi Perusahaan

• Positif:
  • Efisiensi pelaporan melalui integrasi sistem.
  • Kemudahan dalam verifikasi data saat audit.
  • Reputasi sebagai entitas yang patuh regulasi.
• Risiko jika tidak patuh:
  • Sanksi administratif dari DJP (Pasal 13 UU KUP).
  • Sanksi BPJS: denda 2% per bulan dari total iuran yang tidak dibayarkan.
  • Potensi masuk dalam profil risiko tinggi oleh Coretax → pengawasan intensif.

6. Studi Kasus

• Contoh perusahaan A yang memanipulasi laporan PPh 21 → terdeteksi dari data BPJS yang tidak sinkron.
• Setelah integrasi Coretax, perusahaan tersebut mendapatkan SP2DK dan diminta klarifikasi data → penyesuaian dilakukan → potensi sanksi dapat dihindari jika kooperatif.

(Pelatihan Offline)

• Sertifikat Pelatihan 
• Tas & Makalah 
• Makan Siang 
• Flashdisk 8GB Beserta Softcopy Materi 
• Coffee Break 

(Pelatihan Online)

• E- Sertifikat Pelatihan  
• Softcopy Materi
• Rekaman Pelatihan

• Bayar di Hotel Saat Registrasi Ulang 

• Transfer / BANK  MANDIRI No. Rek. 120-00-0608072-0  a/n : Lembaga Pusat Pengembanga Profesi Indonesia

• Rp. 3.500.000 - /Peserta (Online - Zoom Meeting)
• Rp. 4.000.000 - /Peserta (Offline – Jakarta)
• Rp. 4.500.000 - /Peserta (Offline – Bandung)
• Rp. 5.000.000 - /Peserta (Offline – Yogyakarta)
• Rp. 5.500.000 - /Peserta (Offline – Malang)

NB : Pelatihan Offline Tidak Termasuk Penginapan